5 Easy Facts About reformasi intelijen Described

5 Easy Facts About reformasi intelijen Described

Blog Article

Dalam sejarah perkembangan bangsa, Indonesia mengalami beberapa kali pendadakan strategis yang dampaknya cukup fatal. Beberapa pendadakan strategis tersebut antara lain:

Jurnal Intelijen adalah media massa yang bersifat umum yang mengulas sisi pemberitaan secara mendalam. Dalam beberapa berita akan disajikan state of affairs, foresight, prediksi, dan rekomendasi yang disarankan oleh Redaksi untuk dilaksanakan oleh pemangku kepentingan terkait. Pemilihan kata "intelijen" yang mengandung makna cerdas dan tepat yang artinya jurnalis dan jajaran Redaksi dalam membuat berita akan dilakukan dengan cermat, tepat, cepat dan menghadirkan narasumber yang kompeten. Disamping itu, media massa ini tidak terkait dengan lembaga intelijen manapun juga baik dalam dan luar negeri. Kami mengundang pembaca dan pemangku kepentingan dan pihak manapun baik di dalam dan luar negeri untuk bekerjasama dengan media massa ini baik terkait indepht reporting, kerjasama pemberitaan ataupun kerjasama lainnya.

Namun, tidak semua aktivitas intelijen tersebut terkait dengan kepentingan rezim, melainkan ada juga yang merupakan bagian dari pertarungan kekuasaan atau pun konflik di inside institusi intelijen sendiri.

Intelijen sebagai pilar utama keamanan nasional, harus mampu menjadi senjata pamungkas demi kepentingan negara. Tidak sebaliknya intelijen yang seharusnya menjadi challenge fixing malah asik menjadi difficulty taking.

perspective states that this chaos is a strategy of consolidating stability actors to test their placement within the eyes from the civilian authorities, and once the civilian authorities asks for motion from the apparatus, then You will find a negotiation regarding the fat of strain for reform and what ‘may well’ or ‘mustn't’ be carried out.

State Administrative: This court is founded by virtue of Regulation No. 8 of 1986 on Point out Administrative Court, as Last of all amended by Regulation No. 51 of 2009. It's the forum to problem community administrative decree, which happens to be outlined to be a prepared choice issued by a overall body or Formal of community administration, which incorporates an act of general public administration dependant on the prevailing rules and laws, that's concrete (or certain), particular person, and last, which delivers authorized implications to anyone or possibly a civil lawful entity.

Beneath the Legislation on PME, AMDAL is pertinent to companies and activity permits, because the document is made use of as The premise to difficulty environmental feasibility decisions.

Dalam UU ini tidak diatur soal perlindungan terhadap personel intelijen negara, bilamana jika instruksi oleh user

Permasalahan intelijen di negara Pancasila sekarang adalah ketidakmengertian kelompok kecil masyarakat sipil bahwa perlindungan terhadap individu oleh intelijen seharusnya mereka artikan sebagai perlindungan terhadap individu oleh intelijen seharusnya mereka artikan sebagai perlindungan terhadap segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.

. At every degree of civilian govt, There exists a military services ingredient included in a forum called the Musyawarah Pimpinan Daerah

Attacks in opposition to weather or environmental advocacy commonly involve tenurial/land conflict and SLAPPs are already Baca selengkapnya submitted from the specifically affected and protesting communities.

 or “SABH”) under the Directorate General of Law Administration. This complex regulation, nevertheless, is intended for notaries licensed to submit purposes for that validation of foundations into the Minister through SABH, and isn't applicable when members of most of the people wish to determine a foundation.

Bukan berarti praktik intelijen dapat dilaksanakan secara semena-mena. Basis etis praktik intelijen sangat jelas dan gamblang dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi

Perjalanan demokrasi di Indonesia masih dalam proses untuk mencapai suatu kesempurnan. Wajar apabila dalam pelaksaannya masih terdapat ketimpangan untuk kepentingan penguasa semata. Penguasa hanya mementingkan kekuasaan semata, tanpa memikirkan kebebasan rakyat untuk menentukan sikapnya . Sebenarnya demokrasi sudah muncul pada zaman pemerintahan presiden Soekarno yang dinamakan product Demokrasi Terpimpin, lalu berikutnya di zaman pemerintahan Soeharto model demokrasi yang dijalankan adalah model Demokrasi Pancasila. Namun, alih-alih mempunyai suatu pemerintahan yang demokratis, design demokrasi yang ditawarkan di dua rezim awal pemerintahan Indonesia tersebut malah memunculkan pemerintahan yang otoritarian, yang membelenggu kebebasan politik warganya. Begitu pula kebebasan pers di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan masa pemerintahan Presiden Soeharto sangat dibatasi oleh kepentingan pemerintah.